Upaya Memaksimalkan Potensi Sektor Logistik, ALFI Minta Pemerintahan Baru Mendirikan Badan Logistik Nasional

10 Jun

Upaya Memaksimalkan Potensi Sektor Logistik, ALFI Minta Pemerintahan Baru Mendirikan Badan Logistik Nasional

10 June 2024

Tertahannya kontainer di pelabuhan utama Indonesia dapat mengakibatkan rantai pasokan berdampak ke berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Untuk memaksimalkan tata kelola logistik nasional menjadi lebih baik.  Menyikapi hal tersebut, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) berharap pemerintahan baru mendirikan Badan Logistik Nasional.  

Ketua Umum DPP ALFI, Akbar Djohan, mengemukakan harapannya agar pemerintahan mendatang mendirikan Badan Logistik Nasional independen yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor logistik. 

Belum lama ini, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 yang mulai berlaku sejak 17 Mei 2024. Peraturan baru mengenai impor ini memungkinkan pelepasan 17.304 kontainer yang tertahan sejak 10 Maret 2024 di Pelabuhan Tanjung  Priok, serta 9.111 kontainer di Tanjung Perak. 

Permendag baru tersebut merupakan hasil revisi ketiga dari Permendag No. 36/2023 yang telah diubah menjadi Permendag No. 3/2024, dan kemudian diubah lagi menjadi Permendag No. 7/2024 mengenai Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Akbar Djohan berharap tertahannya ribuan kontainer di dua pelabuhan utama Indonesia itu tidak terulang kembali, karena menurutnya, hal tersebut dapat menghambat rantai pasok dan berdampak ke berbagai sektor perekonomian di Indonesia. 

"Kita perlu koordinasi, karena di logistik nasional ada supply chain dan melibatkan 15 kementerian dan 13 lembaga. Kita juga bicara tentang tata kelola logistik nasional yang belum terlalu dianggap,” kata Akbar Djohan. 

Berdasarkan data Bappenas, aktivitas ekonomi yang berputar di sektor logistik mencapai lebih dari Rp400 triliun, artinya angka tersebut menunjukkan kontribusi signifikan sektor tersebut terhadap pendapatan negara.

"Sudah waktunya ada Badan Logistik Nasional yang independen serta berdasarkan dengan undang-undang. Ini fungsinya agar menghadirkan harmonisasi regulasi kementerian," tambah Akbar. 

Akbar juga mengungkapkan tertahannya puluhan ribu kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok karena menunggu aturan impor terbaru cukup mengganggu jalannya perekonomian.

"Tersendatnya ekonomi ini menyebabkan kerugian dengan efek ganda yang meluas, apalagi di tengah ketidakpastian global yang tinggi, yang bisa menyebabkan disrupsi rantai pasok dan harga komoditas," jelas Akbar, yang juga Kepala Badan Logistik & Rantai Pasok Kamar Dagang Indonesia.

Tertahannya kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok berpotensi terjadi lagi di masa mendatang jika tidak ada badan logistik yang mengatur dan bertanggung jawab atas masalah tersebut. 

"Jika ada Badan Logistik Nasional, permasalahan logistik bisa diatasi dengan baik karena ada badan yang bertanggung jawab untuk menjalankan regulasi logistik," tambahnya.

Jika terealisasi, badan logistik ini juga akan berperan untuk mengatur arus logistik masuk dan keluar di pelabuhan, sebagai salah satu gerbang perekonomian Indonesia dengan melibatkan 15 kementerian terkait.

Secara umum, Akbar berharap dengan adanya Badan Logistik Nasional, iklim investasi baik domestik maupun asing dapat dipercepat, dan pendapatan dari sektor logistik dapat dioptimalkan. "Selain itu, badan ini juga dapat mempercepat sektor industri manufaktur dan mencegah terjadinya deindustrialisasi," tutup Akbar.

Sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7351576/pengusaha-minta-pemerintah-bikin-badan-logistik-nasional 





File Download: Download (15 Download)