Pelabuhan Terintegrasi, Biaya Logistik Bisa Hemat Rp765 T

hyper mega shipping, hms, Freight forwarder, freight forwarding, freight forwarder indonesia, freight forwarding indonesia, sea freight, sea freight indonesia, air freight, air freight indonesia

Pemerintah tengah menyusun konsep jaringan pelabuhan terintegrasi atau Integrated Port Network (IPN) demi mendukung pelayaran langsung tanpa transit (direct call) dari pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Rencana tersebut diharapkan bisa terealisasi mulai 2020 mendatang.

Jika ini terealisasi, ia menghitung biaya logistik turun Rp765 triliun dalam kurun lima tahun, atau 1,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Artinya kami bisa hemat 35 persen hingga 45 persen dari ongkos logistik saat ini," ujar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (25/6).

Luhut mengatakan selama ini memang sudah ada pelayaran direct call dari Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Salah satu kapal yang melayani pelayaran direct call tersebut adalah kapal CMA CGM Tage berkapasitas 10 ribu TEUs.

Hanya saja, sebagian besar kapal Indonesia masih melakukan transit di Singapura. Tercatat, dari kapasitas petikemas sebesar 32 juta TEUs, sebanyak 17 juta TEUs atau 53,12 persen dari kapasitas tersebut.

"Jadi kami sampai pada kesimpulan bahwa kami memerlukan hub sendiri," jelas Luhut.

Menurut dia, sedianya sudah ada beberapa pelabuhan yang disiapkan sebagai hub pelayaran direct call. Di antaranya adalah Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Tanjung Priok, hingga Pelabuhan Tanjung Perak. Rencana perbaikan ini juga sudah disepakati oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan operator pelabuhan seperti PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

Meski demikian, menurutnya masih ada masalah untuk melakukan hal tersebut, terutama penolakan di beberapa daerah. Namun, ia menekankan bahwa ongkos logistik bisa menghambat daya saing ekspor. Terlebih, menurut dia, sebagian besar importir mengeluhkan ongkos logistik tertinggi di Asia Tenggara.

"Masalah utamanya tetap psikologis di beberapa daerah, namun kami tekankan ini adalah national interest. Sudah harus bisa implementasikan pada tahun depan dan yang penting daerah pun tidak akan dirugikan," pungkas dia.

Share this: